RUU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Disepakati Jadi Inisiatif DPR

DPR RI menyepakati empat revisi undang-undang menjadi rancangan undang-undang (RUU) menjadi usul inisiatif lembaga tersebut. Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-18, Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (28/5/2024).

RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
RUU tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
RUU tentang Perubahan Ke-3 atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
\\”Bisa disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR RI, apakah bisa disetujui?,\\” tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad terhadap peserta rapat yang hadir.

\\”Setuju,\\” jawab peserta rapat.

Dasco menyebut, seandainya sembilan fraksi sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU yang mulanya adalah inisiatif dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Berikutnya, Badan Legislasi mahjong ways 3 malahan diminta pimpinan DPR RI untuk menyampaikan ikhtisar terhadap keempat RUU tersebut.

Ketum REI Terkait Revisi UU Kementerian Negara
Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyambut baik keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang menyetujui dilaksanakannya revisi terhadap Undang-Undang (UU) Kementerian Negara sebagai usul inisiatif DPR. Semua fraksi malahan menyuarakan dukungan untuk membahas revisi UU Kementerian Negara ini ke tingkat berikutnya.

“Tentu saja kami bersyukur dan menyambut berbahagia kesepakatan semua fraksi di DPR-RI untuk melanjutkan revisi atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Perubahan itu diinginkan mengakomodasi dan membuka kesempatan adanya (pembentukan) Kementerian Perumahan dan Perkotaan seperti yang selama ini sudah kita perjuangkan” kata Ketua Biasa DPP REI, Joko Suranto.

Seperti dikenal, Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara sudah menyetujui perubahan sejumlah pasal termasuk mengenai batasan jumlah kementerian, pada Kamis (16/5/2024). Revisi terhadap UU Kementerian ini diinginkan mempermudah presiden terpilih untuk menyusun kabinet kerjanya.

REI, ungkap Joko, amat yakin presiden terpilih Prabowo Subianto mempunyai janji besar terhadap penyediaan perumahan untuk rakyat seperti yang disampaikannya dalam beberapa kesempatan termasuk terhadap REI.

Asosiasi terbesar dan tertua di Tanah Air itu malahan menyampaikan ucapan terimakasih atas janji presiden terpilih Prabowo Subianto terhadap kesejahteraan rakyat termasuk dengan menyediakan hunian yang layak huni bagi masyarakat.

Layak Prabowo
CEO Buana Kassiti Group itu membeberkan dengan adanya kementerian sendiri yang fokus mengurusi persoalan perumahan dan perkotaan amat sejalan (inline) dengan apa yang dikehendaki presiden terpilih Prabowo Subianto yang menekankan implementasi skor-skor kepemimpinan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Prabowo dikala menjadi pembicara dalam acara Qatar Economic Forum di Doha, Qatar, pada Rabu (15/5) menegaskan kembali komitmennya pada kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, semua rakyat Indonesia semestinya merasa aman, rakyat tidak boleh kelaparan dan semestinya mempunyai kehidupan yang baik.

“Saya pikir pernyataan tegas beliau di Doha itu berhubungan dengan pentingnya kesejahteraan rakyat agar hidup lebih baik lagi ke depan termasuk bisa bertempat tinggal secara layak layak perintah konstitusi kita,” ujar Joko.

Ia memperhatikan pembangunan sektor perumahan secara masif melalui program 3 juta rumah nantinya akan membawa banyak pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan juga peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sektor perumahan dan properti ini, ucap Joko, diyakini sanggup menjadi big giant (raksasa besar) untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia.